Tuesday, 8 August 2017

Bab 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara-PPKn Kls7




A.      Pembentukan BPUPKI
1.       Seperti yang diucapkan oleh Proklamator Kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno, ”Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan ”Jasmerah”. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa, merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia.
2.       Indonesia dijajah  4 bangsa yakni : Portugis, Belanda, Inggris, Jepang
3.       Mulai 8 Maret 194 Indonesia jatuh ke tangan Jepang, Jepang dengan semboyan Gerakan 3A-Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia dan Jepang Cahaya Asia
4.       Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.
a.       Pelaksanaan kerja paksa.
Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma (Myanmar) untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung.
b.      Pengambilan paksa.
Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluargakeluarga di Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi.
c.       Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang
5.       Tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.
6.       BPUPKI direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito
7.       Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso, Jumlah anggota 62 orang
8.       BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali
a.       Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar Negara
b.      Sidang kedua  BPUPKI tanggal 10 – 17 Juli 1945 membahas Rancangan Undang-undang Dasar
9.       Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In sekarang diberi nama Gedung Pancasila alamat Jl. Pejambon No 6 Jakarta Pusat

B.      Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara (pertemuan1)
1.       Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara.
Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara.

2.       Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain.
3.       Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri
4.       Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar Negara al usulan dari :
a.       Tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin, saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia
·         Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut.
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial
·         Dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.      Tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonsia merdeka adalah sebagai berikut.
1.       Persatuan
2.       Kekeluargaan
3.       Keseimbangan lahir dan batin
4.       Musyawarah
5.       Keadilan rakyat
c.       Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk philosophische grondslag atau weltanschauung. Philosophische Grondslag atau Weltanschauung adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila.
Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut.
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
5.       Panitia Kecil mengadakan rapat dengan tiga puluh delapan (38) anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu Panitia Kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut :
·           Ir. Soekarno sebagai ketua,
·           Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A Maramis, Mr. Achmad Soebardjo (golongan kebangsaan),
· Kyai Haji Wahid Hasjim, Kyai Haji Kahar Moezakir, Haji Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam). Panitia Kecil yang berjumlah sembilan orang ini dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.
6.       Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar).
7.       Persetujuan Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar).
8.       Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement”
9.       Selanjutnya, naskah ”Mukadimah” tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut.
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
10.   Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah ”Piagam Jakarta” tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan.
11.   Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya”, diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa
12.   Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

C.      Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara (pertemuan 2)
1.       Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Iinkai.
2.       Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua
3.       Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi enam orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 (dua puluh tujuh) orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia.
4.       Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1. Menetapkan UUD 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Tabel 1.2 Perbedaan antara BPUPKI dan PPKI
No. Pernyataan BPUPKI PPKI
1. Waktu Pembentukan
2. Jumlah Anggota
3. Susunan Organisasi
4. Tugas
5. Waktu Persidangan
6. Hasil Sidang
D.      Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara(pettemuan 3)
1.       Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara
2.       Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state.
3.       Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain
Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan Chauvinisme.
4.       Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain
5.       Faktor pembentuk nasionalisme antara lain sebagai berikut.
a.       Faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan dan ras.
b.      Faktor subjektif meliputi citacita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional
6.       Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa - nya.
7.       Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai ”jiwa dan semangat ’45”. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat ‘45 diantaranya adalah sebagai berikut.
a.       Pro Patria dan Primus Patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
b.      Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan.
c.       Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan dan antarbangsa.
d.      Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
e.      Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam
8.       Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciriciri komitmen pribadi sebagai berikut.
a.       Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme.
b.      Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
c.       Selalu bersemangat dalam berjuang.
d.      Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa.
e.      Melakukan pengorbanan pribadi.

Uji Kompetensi 1
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.       Jelaskan pembentukan BPUPKI?
2.       Siapa sajakah anggota BPUPKI?
3.       Apa tugas BPUPKI?
4.       Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI?
5.       Bagaimana proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI?

Uji Kompetensi 2
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.       Siapa saja tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara?
2.       Apa isi usulan dasar negara dari Ir. Soekarno?
3.       Apa persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara?
4.        Apa saja tugas dan siapa saja anggota panitia sembilan?
5.       Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta?

Uji Kometensi 3
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.       Apa tujuan pembentukan PPKI?
2.       Bagaimana komposisi keanggotaan PPKI?
3.       Apa alasan perubahan sila kesatu rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta?
4.       Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
5.       Tuliskan hasil sidang PPKI?

Monday, 17 July 2017

Bab I Pembelaan Negara -PKn Kelas IX



PENJABARAN MATERI POKOK

1.      Bangga terhadap berbagai hal
Refleksi dan tugas :
a.       Tulislah kebanggaan terhadap diri sendiri, sekolah,negara Indonesia
b.      Apa yang harusnya saya lakukan
2.      Pengertian negara
a.      Asal kata
Kata negara berasal dari bahasa Sansekerta kata “nagari” atau “nagara” yang berarti kota

b.      Prof. R. Djokosoetomo, S.H.
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama

c.       Prof. Dr. J.H.A. Logeman
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan

d.      G. Pringgodigdo, S.H
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yaitu harus mempunyai pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup secara teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa)

e.       Fr. Opensiemer
Jika di suatu masyarakat tertentu terdapat suatu diferensiasi politik (antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah) maka terdapatlah suatu negara
         
3.      Thomas Hobbes pernah melukiskan kehidupan manusia sebelum adanya negara yaitu ”manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya” (Homo Homini Lupus) dan ”perang manusia lawan manusia” (Bellum Omnium Contra Omnes). Dengan demikian, jika tidak ada negara pasti tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan

4.      Supaya hidup tertib, aman, dan damai maka diperlukan negara. Negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu:
a. untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;
b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
c. merupakan panggilan sejarah;
d. merupakan kewajiban setiap warga negara. (pasal 27 ayat 3UUD 1945)

5.      Fungsi negara
Fungsi negara ada 4 antara lain :
a.      Fungsi Keamanan dan Ketertiban
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban.dalam hal ini, negara bertindak sebagai stabilisator. Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat agar terjadi ketertiban. Dalam melaksanakan penertiban tersebut,negara berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.




b.      Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran
Negara mempunyai kewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru atau yang sedang berkembang.

c.       Fungsi Pertahanan
Negara harus memiliki alat-alat pertahanan guna melaksanakan fungsi tersebut untuk menjaga,mencegah,dan menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar.

d.      Fungsi Keadilan
Fungsi ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan yang ada di negara tersebut. Keadilan merupakan hak bagi setiap manusia, dan sememperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan lainnya, baik yang dilakukan oleh orang lain bahkan mungkin oleh negara sekalipun.

6.      Teori terjadinya negara
a.      Teori Ketuhanan
Menurut teori ini negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan . Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada, terjadi atas kehendak Tuhan, termasuk negara

b.      Teori Kekuasaan
Menurut teori ini, negara terbentuk karen faktor kekuasaan ataupun kekuatan. Jadi negara terbentuk karena adanya orang kuat yang mendirikan negara. Dengan kekuatannya, orang tersebut dapat memaksakan kehendaknya trhadap orang lain

c.       Teori Hukum Alam
Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan  manusi yang bermacam-macam. Secara sendiri-sendiri orang tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Oleh karena itu manusia memerlukan kerjasama dengan yang lain. Dalam kerjasama muncul kelompok masyarakat, kemudian berkembang menjadi besar dan akhirnya terbentuklah negara

7.      Terbentuknya negara berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi dalam sejarah
a.      Pendudukan
Suatu daerah belum ada yang menguasai dan kemudian diduduki sekelompok manusia (bangsa).
Contoh : Liberia, diduduki budak negro yang dimerdekakan tahun 1847

b.      Pelepasan
Daerah yang semula menjadi wilayah atau termasuk daerah negara tertentu kemudian melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya.
Contoh : Belgia melepaskan diri dari Belanda dan merdeka pada tahun 1839


c.       Pemecahan
Suatu negara  pecah dan lenyap, kemudian di atas wilayah negara itu timbul negara baru.
Contoh Kolumbia pecah pada tahun 1832 menjadi Venezuella dan Kolumbia itu sendiri


d.      Peleburan
Beberapa negara melakukan peleburan menjadi satu negara baru.
Contoh : pembentukan negara Jerman tahun 1871

8.      Tujuan negara
Ada beberapa teori atau ajaran yang dikemukakan para ahli tentang tujuan negara. Teori-teori atau ajaran tersebut adalah sebagai berikut.
a.       Teori Kekuasaan Negara
Menurut ajaran negara kekuasaan, tujuan negara adalah untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan sehingga negara akan menjadi negara yang kuat, besar, dan jaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, rakyat harus berkorban demi bangsa dan negara. Kepentingan negara diletakkan di atas kepentingan siapa pun; jika perlu demi kejayaan negara, rakyat dikorbankan. Penganjur ajaran ini antara lain Shang Yang dan Niccolo Machiavelli.

b.       Teori Negara Hukum
Menurut ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa di dalam negara itu. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri menurut semau-maunya yang bertentangan dengan hukum. Didalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya, rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluar kan oleh pemerintah dari negara itu. Penganjur ajaran ini antara lain H. Krabbe dan Immanuel Kant.

c.        Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Menurut ajaran negara kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (kesejahteraan umum). Dalam hal ini, negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. Penganjur ajaran ini antara lain R.Kranenburg.

Bagaimana dengan negara kita? Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV ditegaskan mengenai tujuan negara kita, yaitu:
o   melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
o   memajukan kesejahteraan umum;
o   mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
o   ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


9.      Unsur negara ada 4 yaitu:
a.      Wilayah
Pasal 25A UUD 1945, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Wilayah negara Indonesia berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, meliputi                   . Sedang batas-batasnya ditentukan dengan perjanjian antarnegara tetangga, baik yang diadakan sebelum maupun sesudah merdeka. Derah yang merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat pemerintah melakukan kegiatan merupakan wilayah negara dengan batas-batas tertentu. Batas-batas wilayah yang ditempati rakyat Indonesia sebagai berikut ini.


·        Wilayah Daratan
      Negara satu dengan yang lain sering terjadi perang dikarenakan masalah batas wilayah. Untuk menetapkan wilayah batas daratan pada umumnya ditentukan berdasarkan perjanjian antarnegara tetangga. Batas wilayah dapat berupa sungai, gunung, atau batas buatan berupa patok atau pagar. Memasuki wilayah negara bangsa lain tanpa ijin negara yang bersangkutan merupakan pelanggaran wilayah. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran, suatu negara memiliki suatu lembaga keimigrasian.
      Indonesia berbatasan darat dengan : Malaysia, PNG dan Timor Leste
·        Wilayah Lautan
      Laut yang merupakan wilayah suatu negara disebut teritorial negara itu. Laut di luar teritorial disebut laut terbuka atau bebas. Tidak semua negara mempunyai wilayah laut seperti Swiss dan Mongolia. Pada umumnya batas wilayah laut teritorial 3 mil laut yang diukur dari garis pantai wilayah daratan suatu negara pada saat pantai surut. Untuk negara Indonesia batas wilayah laut teritorial adalah 12 mil  dan mulai 21 Maret 1980 dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah selebar 200 mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia.

·        Wilayah Udara
      Wilayah udara suatu negara ada diatas wilayah daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara diatur dalam perjanjian Paris tahun 1919

·        Daerah Ekstrateritorial
Berdasarkan hukum internasional, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka berbendera suatu negara tertentu juga merupakan wilayah negara yang bersangkutan. Tempat perwakilan negara di negara lain disebut ekstrateritorial berarti tempat itu meskipun berada di wilayah negara lain tetapi dianggap wilayah negara yang diwakili, misalnya kantor kedutaan besar
Kedutaan adalah wakil suatu negara di negara lain yang mengurusi masalah politik, orangnya disebut duta
Konsulat adalah wakil suatu negara di negara lain yang mengurusi masalah ekonomi perdagangan, orangnya disebut konsuler

b.      Rakyat
Rakyat merupakan unsur terpenting dari negara. Rakyatlah yang pertama-tama berkepentingan supaya organisasi negara berjalan dengan lancar dan baik serta mampu mewujudkan tujuannya.

Penduduk ialah orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah suatu negara. Orang-orang yang berstatus penduduk dan warganegara Indonesia berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan bidangnya.

Bukan penduduk ialah orang-orang yang berada dalam suatu wilayah negara untuk sementara waktu, misalnya wisatawan asing yang sedang berlibur di suatu negara lain atau para jemaah haji yang sedang melaksanakan rukun Islam ke-5 di Mekah.
Orang-orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara disebut warganegara. Sedangkan orang-orang yang tidak termasuk warganegara disebut orang asing. Pasal 26 UUD 1945 menyatakan tentang warganegara sebagai berikut ini.
·        yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara”.
·        “penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.
·        “Hal-hal mengenai warganegara dan mengenai penduduk diatur dengan undang-undang”.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan sampai saat ini ialah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. jo. UU No. 3 tahun 1976.

c.       Pemerintah yang Berdaulat
Unsur konstitutif yang ketiga dari negara ialah pemerintah yang berdaulat. Masalah kedaulatan merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu negara, karena kedaulatan merupakan sesuatu yang membedakan antara negara yang satu dengan yang lain. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi. Di negara diktaktor, kedaulatan didasarkan atas kekuatan. Di negara-negara demokrasi kedaulatan didasarkan atas persetujuan.

d.      Pengakuan Negara Lain – Mesir, Bld akui Ind tgl 27 Des 1949
Selain rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, masih ada satu unsur lagi bagi negara, yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan dari negara-negara lain bukanlah merupakan unsur pembentuk negara, tetapi sifatnya hanya menerangkan saja tentang adanya negara. Dengan kata lain pengakuan dari negara lain hanya bersifat deklaratif saja.


Pengakuan  negara lain ada dua macam, yaitu :
a.       Pengakuan de facto
Adalah pengakuan berdasarkan kenyataan negara baru yang telah memenuhi unsur konstitutif

b.       Pengakuan de jure
Adalah pengakuan terhadap sah berdirinya suatu negara menurut hukum internasional

Adanya pengakuan dari negara-negara lain merupakan tanda bahwa negara baru itu telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara. Walaupun tanpa pengakuan negara lain, suatu negara tetap berdiri asalkan memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:
o   rakyat yang mendiami wilayah negara,
o   wilayah negara dengan batas-batas tertentu, dan
o   pemerintah yang berdaulat.
Ketiga unsur tersebut diatas disebut juga unsur konstitutif sedang unsur pengakuan negara lain disebut unsur deklaratif maksudnya agar negara itu dapat mengadakan hubungan internasional harus mendapat pengakuan dari negara lain.

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Kota Montevideo, bahwa suatu negara harus mempunyai unsur-unsur :
a)      penduduk yang tetap
b)      wilayah tertentu
c)      pemerintah, dan
d)     kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain

Sedangkan Oppenheim-Lauterpacht berpandangan, bahwa unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara adalah
a) harus ada rakyat
b) harus daerah, dan
c) pemerintah yang berdaulat.


Selain unsur tersebut
ada unsur lain yaitu adanya pengakuan oleh negara lain (deklaratif).
Berkaiatan dengan upaya pembelaan 
negara, salah satu sasaran yang penting dan mesti dibela
oleh pemerintah dan setiap warga negara adalah wilayah
negara. Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat,
dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan


10.  Sifat-sifat negara
a.      Memaksa
Agar peraturan perundang-undangan ditaati, maka negara memiliki sifat memaksa. Hal ini penting agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi selain negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.

b.      Monopoli
Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.


c.       Menyeluruh
Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu karena jika seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

11.  Bentuk negara
a.      Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah negara yang hanya ada satu pemerintahan yang mengatur suatu negara yaitu pemerintah pusat
Contoh : Indonesia

b.      Negara Serikat
Negara Serikat adalah negara yang di dalamnya ada negara lagi yakni negara bagaian

c.       Perserikatan Negara
Adalah gabungan dari beberapa negara merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri, dan penggagungan ini memiliki tujuan tertentu seperti tujuan pertahanan


d.      Uni
Adalah gabungan dari berbagai  neegara yang dikepalai oleh seorang kepala negara



e.       Dominion
Adalah gabungan beberapa negara bekas jajahan Inggris yang tetap mengikatkan diri pada kerajaan Inggris.
Disebut juga negara persemakmuran

f.       Koloni
Adalah negara yang dibawah negara atu jajahan negara lain

g.      Protektorat
Adalah negara yang dibawah perlindungan negara lain yang elbih kuat

12.  Bentuk  Pemerintahan :
a.      Monarki
Negara yang kepala negaranya diangkat melalui sistem penunjukkan, sedang pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang perdana menteri
Contoh      : Inggris, Thailand

b.      Republik
Baik kepala negara maupun kepala pemerintahan harus dipilih melalui sistem pemilu dengan masa jabatan dibatasi oleh undang-undang
Contoh      : Republik Indonesia

13.  Asas kewarganegaraan
Untuk masalah kewarganegaraan, masing-masing negara menganut asas yang menguntungkan, yaitu
a.      Ius Sanguinis
Seseorang menjadi warga negara berdasarkan keturunan-nya. Misalnya, seseorang menjadi warga negara Indonesia karena ia dilahirkan dari orang tua berwarga negara Indonesia.


b.      Ius Soli
Seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya seseorang menjadi warga negara Cina karena ia dilahirkan di Cina.

Oleh karena masing-masing negara menganut asas yang menguntungkan bagi kepentingan politiknya, maka tidak jarang warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda (dwikewarganegaraan atau bipatride) dan seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali atau apatride.
Selain asas kewarganegaraan di atas, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan stelsel pasif dan stelsel aktif.
a.        Stelsel aktif
Untuk mendapatkan kewarganegaraan, seseorang harus secara aktif mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara tertentu dan melengkapi semua persyaratannya.
b.       Stelsel pasif
Jika seseorang memperoleh kewarganegaraan tanpa mengajukan permohonan.

14.  Warga Nega Indonesia
Mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam Pasal 26 UUD 1945, yaitu
a.        Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
b.       Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
c.        Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Setiap manusia memiliki dua hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menegaskan bahwa untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a.        Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
b.        Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
c.        Sehat jasmani dan rohani.
d.       Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
e.        Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.
f.         Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
g.        Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
h.        Membayar perwarganegaraan ke kas negara.



15.  Tugas kelompok


16.  Alasan bahwa negara wajib dibela oleh warga negaranya yaitu :
a.      Negara milik seluruh bangsa Indonesia dan melindungi seluruh bangsa Indonesia
Untuk dapat melindungi rakyatnya seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dari berbagai ncaman maka negara perlu memiliki alat-alat negara seperti TNI yang memiliki persejataan lengkap, baik AD, AL maupun AU tidak akan memiliki arti banyak tanpa partisipasi  dari negara

b.      Negara mewajibkan warga negaranya untuk melakukan bela negara dengan alasan sebagai berikut :
-          bela negara merupakan wujud kecintaan warg negaranya kepada NKRI
-         bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif
-         upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bgi setiap warga negara
-         bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan

17.   Tugas siswa


Tugas Individu
Buatlah karangan  singkat satu setengah halaman mengenai peranmu sebagai seorang siswa dalam membela negara
 
 






18.  Hakekat Pertahan dan Keamanan
Hakekat pertahanan dan keamanan adalah pertahanan keamanan rakyat semesta (HANKAMRATA) untuk menghadapai setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bagsa dan negara yang penyelenggaraanya disusun dalam sistem pertahanan keamaman rakyat semesta
Perlawanan rakyat  yang bersifat kerakyatan berarti keikut sertaan seluruh rakyat sesuai kemampuan d keahliannya masing-masing
Perlawanan rakyat  yang bersifat kesemestaan berarti   seluruh daya bangsa dan seluruh bangsa Indonesia mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman, baik dari dalam  maupun luar negeri
Perlawanan rakyat semesta yang bersifat kewilayahan berarti seluruh wilayah negara merupakan tumpuan  perlawanan dan segenap lingkungan diberdayakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut

19.  Pengertian pembelaan negara
Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
Bagi warga negara Indonesia upaya pembelaan negara dilaandasi oleh kecintaan pada tanah air Indonesia dan kesadaran berbagnsa bernegara dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi  negara

20.  Landasan Hukum / Peraturan perundang-undangan  tentang wajib bela negara
a.      UUD 1945
-          Pasal 27 ayat 3 :”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
-          Pasal 30 ayat 1, :”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”

b.      Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
Salah satu dari tuntutan reformasi, MPR membuat sebuah ketetapan yang berisi tentang pemisahanTNI dan Polri. Lahirnya ketetapan ini dilatar belakangi tumpangtindihnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan peran tugas kepolisian sebagai kekuatan keamanan dan ketertibanmasyarakat


c.       Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri
Pokok-pokok dalam undang-undang tersebut antara lain :
-          TNI berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara
-          TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai lat pertahanan NKRI
-         TNI sebgai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara keutuhan NKRI berdasarkan PS dan UUD 1945
-           
d.      UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI
Dijelaskan fungsi polisi adalah
-          pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
-          penegakan hukum
-          perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

e.       UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

21.  Pentingnya  usaha pembelaan negara antara lain :
a.       menjaga keutuhan dan kedaulatan negara
b.      negara akan melindungi dan mensejahterakan warga negara
c.       negara akan memenuhi hak-hak warga negara
d.      merupakan wujud kewajiban dasar manusia


22.  Komponen Pertahanan Negara
a.      Komponen Utama
Adalah TNI  yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara melaksanakan tugas-tugas pertahanan

b.      Komponen Cadangan -meliputi :warga negara, sumber daya alam,sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama

c.       Komponen Pendukung meliputi :sumber daya alam,sumber daya buatan, saran dan prasarana yang secara langsung atau tak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan

23.  Bentuk-bentuk Usaha Bela Negara
a.      Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
Pada hakekatnya PPBN bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara dan memberikan kemampuan awal bela negara
PPBN bukan pelajaran berdiris sendiri, tetapi merupakan rangkaian materi ajar untuk membina kesadaran bela negara yang terjalin dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Kepramukaan

b.      Keanggotaan Rakyat Terlatih
Kegiatan yang termasuk rakyat terlatih antara lain :
-          Pertahanan Sipil (Hansip)-mengatasi korban bencana alam
-          Perlawanan Rakyat (Wanra)- tentara-operasi tempur
-          Keamanan Rakyat (Kamra)-polisi-kamtibmas
-          Resimen Mahasiswa (Menwa)- keamanan kampus

Fungsi rakyat terlatih antara lain :
1.      ketertiban umum
2.      perlindungan masyarakat
3.      keamanan rakyat
4.      perlawanan rakyat

c.       Pengabdian sebagai Polri atau TNI secara Milsuk atau milwa
-          Dalam hal pengabdian TNI secara militer wajib atau sukarela yang terdiri dari AD, AL dan AU berperan sebagai alat pertahanan NKRI
-          Dalam hal pengabdian Polri secara militer wajib atau sukarela bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

d.      Perlindungan masyarakat
Perlindungan masyarakat merupakan pengorganisasian masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi atau memperkecil akibat malapetaka  yang ditimbulkan antara lain oleh perang dan bencana alam

e.       Pengabdian sesuai dengan profesinya-dokter, guru, perawat dll

24.  Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui :
a.       Pendidikan Kewarganegaraan
b.      Pelatihan dasar  kemiliteran secara wajib
c.       Pengabdian sebagai prajurit secara sukarela atau secara wajib
d.      Pengabdian sesuai dengan profesinya

25.  Pengertian ancaman
Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahyakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa
Jenis ancaman itu dibedakan menjadi dua yaitu :
a.       Ancaman militer
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan  kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara
Ancaman militer yaitu ancaman yang dihadapi oleh TNI
Yang termasuk ancaman militer antara lain :
-          teror bersenjata
-          agresi
-          pelanggaran wilayah menggunakan kapal atau pesawat non komersial
-          pemberontakan bersenjata
-          perang saudara
-          spionase
-          sabotase
b.      Ancaman non militer yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan :
-          penyalahgunakan narkoba
-          korupsi, kolusi dan nepotisme
-          perusakan lingkungan
-          kebodohan
-          kemiskinan
-          lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa
-          derasnya arus budaya asing masuk ke Indonesia sebagai dampak globalsiasi

26.  Berbagai gangguan dan ancaman terhadap negara:
a.       Terorisme adalah kegiatan yang menimbulkan keresahan  dan kekacauan dalam masyarakat
b.      Agresi yaitu kegiatan yang mungkin dilakukan oleh negara lain untuk menguasai wilayah Indonesia
c.       Gerakan sparatisme yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia :GAM, OPM, RMS
d.      Radikalisme yaitu kegiatan yang menimbulkan kekacauan  dan kerusuhan karena latar belakang agama, ras, suku atau ideologi tertentu
e.       Kejahatan Lintas negara
f.       Gangguan Keamanan
g.      Perusakan lingkungan
h.      Bencana alam

27.  Usaha pembelaan negara memiliki arti yang sangat penting karena usaha pembelaan negara akan dapat :
a.       mewujudkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah negara
b.      menjamin kelancaran  penyelenggaraan pemerintahan
c.       mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional
d.      meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa
e.       memangkitkan semangat kepahlawanan terutama berkorban untuk bangsa dan negara
f.       menjamin stabilitas nasional
g.      menanggulangi berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri

28.  Usaha pembelaan negara untuk mengharumkan nama Bangsa Indonesia di Mata Dunia
a.       Bidang olah raga : tim bulutangkis berhasil merebut medali di olimpiade/kejuaraan bulutangkis dunia
b.      Bidang seni : mengikuti festival di tingkat dunia, termasuk festival film
c.       Bidang iptek : kegigihan pelajar menyabet juara Olimpiade Matematika dan fisika tingkat dunia
Seni suara : beberapa penyanyi menyabet juara di festivl tingkat dunia